Home » Berita » Pemetaan Wilayah 2 DIY dan Jateng Sekolah Model

Pemetaan Wilayah 2 DIY dan Jateng Sekolah Model

Published on October 29, 2010 — Ditulis oleh Drs. Bandono, MM | Kategori: Berita

Hari jum’at tanggal 29 Oktober 2010 merupakan hari keempat kegiatan whorkshop Kepala SMA Model se Indonesia memasuki ranah pemetaan wilayah dimana Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masuk dalam wilayah 2 dalam pembagian kerja kelompok.

Sekolah model yang ikut dalam kegiatan ini untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta SMA Negeri 7 Yogyakarta , SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Wonosari, SMA Negeri 1 Sewon, SMA Negeri 1 Temon Kulonprogo, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, SMA BOBKRI II Yogyakarta, SMA Pangudiluhur Yogyakarta

Kelompok 2 sebagai Sekolah model yang ikut dalam kegiatan ini untuk Propinsi Jawa Tengah diantaranya : SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 Demak, SMA Negeri 1 Gombong, SMA Negeri 1 Banyudono, SMA Negeri 3 Pekalongan, SMA Negeri 3 Tegal, SMA Negeri 2 Pemalang. SMA Negeri 1 Bumiayu

Dalam perumusan dan pemetaan ditemukan banyak persoalan sekolah yang pada dasarnya memiliki kesamaan walaupun beda propinsi namun kelompok ini telah berhasil membuat rumusan sebagai salah tugas yang harus diselesaikan kelompok ini untuk dipresentasikan dalam lingkup kelompok besar sebagai masukan bagi tim perumus Nasional dalam kelompok ini diwakili dari SMA Negeri 7 Yogyakarta dan SMA Negeri 3 Pekalongan sebagai duta dan konsulnya kelompok ini untuk presentasi dan sekaligus sebagai tim perumus Nasional.

Sebagai hasil rumusan masalah yang terjadi kelompok 2 diantaranya terjadi di standar isi diantaranya : a. Belum semua disdik Kab/Kota melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi KTSP, b.Instrumen hanya mengukur PBKL yang terintegrasi dalam maple, c. Konsep Pembiasaan belum terdefinisi, sehingga menimbulan perbedaan persepsi

Untuk Standar Kelulusan persoalan yang penting Sekolah belum berani menentukan kriteria kelulusan US lebih besar/sama dengan KKM mapel, sedangkan dalam standar proses masih terjadi kasus yang sama baik di wilayah Jateng dan DIY yaitu; jumlah max 32 peserta didik/rombel belum terpenuhi karena kebijakan, atau pembiayaan dan Beban kerja guru 24 jam per minggu Di swasta banyak honorer sehingga harus berbagi, GTT yang dimiliki sek negeri juga tidak mungkin

Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan dikelompok ini masih ada 2 variabel yang belum mendekati sempurna yaitu sekolah belum memiliki tenga laboratorium yang memiliki latar pendiidkan atau sertifikat sehingga dalam instrument ini sekolah perlu menelaah secara matang dan mempersiapkan tenaga sebagai laboran atau pustakwan.

Standar sarana dan prasarana terdpat 4 persoalan yaitu; a. Ruang kelas tidak terpasang perangkat TIK karena alas an keamanan, b. Perlengkapan untuk ruang kelas disesuaikan, misalnya keran air dapat digunakan untuk 2-3 kelas dll. c. Internet jika tanpa jaringan kabel apakah tidak mendapatkan nilai ? Komputer apakah dapat diganti dengan laptop didalam ruang pimpinan?, d. Ruang guru dekat dengan kepala sekolah dan halaman (dekat dalam jarak, atau kemudahan akses)

Standar pengelolaan; pemilihan wakil kepala sekolah tidak dapat dilaksanakan melalui pemilihan langsung seharusnya dipilih melalui rapat dewan pendidik berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk standar pembiayaan antara Propinsin Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi persoalan.

Standar Penilaian merujuk pada persolan yang berhubungan dengan Petunjuk operasional penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar dan Surat keterangan bagi pengembangan diri

Kesiapan sekolah dan dukungan eksternal tidak tejadi permasalahan hanya saja lagi-lagi terjadi diruang atau meja kerja guru masih Masih ada tumpukan kertas/buku/barang di atas dan/atau di bawah meja dan Belum ada manual penggunaan bahan dan alat.